RAMALAN DUNIA AKUNTANSI 2014

                                                                                   Oleh Dr.Jan Hoesada,CPA

Sampai akhir 2013, AS terlihat masih bersikukuh menggunakan FAS versi FASB ketimbang IFRS, dan kelihatan tanda-tanda IFRS akan melaju terus tanpa mengharapkan konvergensi standar akuntansi AS kepada IFRS. Tahun 2013 mencatat pelanjutan proses divergensi (sebaliknya dari konvergensi) berbagai negara pelaku akuntansi karena perbedaan budaya, hukum, visi-misi asosiasi profesi akuntansi tiap bangsa dan kebijakan berbagai otoritas keuangan & otoritas standar akuntansi yang tidak tersinkronisasi secara global.

Pada tataran global, 2014 akan ditandai berbagai isu akuntansi seperti perubahan mendasar pelaporan LK, terkait isu integrated reporting versi Global Reporting Initiative (GRI), terkait isu pelanggaran entitas pemberi kerja skala besar terhadap perlindungan kesehatan karyawan, terkait pelaporan konflik mineral kepada Pengawas Pasar Modal AS (SEC), terkait pengungkapan & pelaporan penggunaan dana-sendiri entitas bank untuk berspekulasi, usulan PCAOB tentang tambahan CALK atas LK tentang masalah-audit-LK-terpenting (critical audit matters), pengungkapan Rekan KAP penanda Tangan LK Auditan, pengetatan pemeriksaan PCAOB terhadap KAP Auditor yang memberi jenis jasa nonaudit yang tidak diperkenankan. Pada wilayah Eropa, rotasi KAP 10 tahun harus diaudit KAP lain, 20 tahun pindah KAP apabila kontrak audit selalu di lelang, dan 24 tahun bila berbasis joint-audit beberapa KAP. Pada 2014 akan terjadi perubahan mendasar standar akuntansi pengakuan pendapatan (revenue)lintas pasar-modal, berbagai yuridiksi perpajakan dan teknologi informasi versi FASB dan IFRS. Pada bulan Juni 2014, standar GASB tentang akuntansi pensiun mulai berlaku, meminta pelaporan kewajiban pensiun pemerintahan tanpa dana pensiun wajib dinyatakan pada LK.

Tanggal 7 Januari 2014 IFAC menyerukanagar para pimpinan akuntansi negara-negara kembali berfokus kepada konvergensi standar akuntansi global versi IFRS untuk mendukung kepercayaan pasar, penyetaraan level of playing field negara maju dan berkembang, stabilitas ekonomi global dan sebagai sarana percepatan pemulihan krisis keuangan global, bila terjadi. Standar akuntansi berterima global dimaksud untuk menekan biaya transaksi, biaya kepatuhan, dan biaya arbitrase keuangan antar bangsa, penyeragaman standar akuntansi antar bangsa memudahkan kerjasama pasar modal, bank sentral dan otoritas jasa keuangan antar negara.
Dewasa ini, sekitar 90 negara berada dalam proses adopsi standar auditing internasional, sebagian negara lain menolak atau mengambil sebagian standar audit internasional, menyebabkan opini audit LK berbasis standar audit berterima global berada pada posisi lebih jauh ketimbang konvergensi standar akuntansi menuju ke 200 negara.Posisi serupa terjadi pada penerapan kode etika akuntan profesional, masih banyak negara membangun kode etika profesi akuntan secara unik, misalnya larangan jasa non-audit tertentu bagi klien audit, dan rotasi auditor LK yang diatur berbeda-beda pada tiap bangsa.
Program IFAC tahun 2014 adalah program koordinasi standar akuntansi melalui koordinasi G-20, IFIAR, IOSCO, FSB dan lembaga-lembaga dunia yang lain. Sejak beberapa tahun terakhir G-20 telah mencanangkan konvergensi global, dan FSB menengarai 12 standar akuntansi dapat menjadi prioritas konvergensi global. Pada tataran IJK, tahun 2014 diramalkan OJK mendekati DSAK –IAI untuk membahas kemungkinan pembentukan sebuah standar atau pedoman-mirip-standar SAK (Besar) atau SAK ETAP untuk dasar pembangunan micro-finance industry 2015.

Bagaimana dengan akuntansi pemerintahan NKRI ? Di NKRI, tahun 2014 menjadi tahun uji coba akuntansi akrual paripurna di bidang kepemerintahan, tak seberapa menjadi masalah bagi pemerintah pusat, diramalkan menjadi masalah besar bagi pemerintah daerah NKRI. Bagi Komite Standar akuntansi Pemerintahan, tahun 2014 merupakan tahun penyelesaian berbagai Buletin Teknis Akrual Paripurna sebagai landasan implementasi PP 71/2010 Akrual Paripurna awal 2015. PSAP Pendapatan, PSAP Pemerintahan Desa, Buletin Teknis Kerugian Negara dan berbagai buletin teknis lain mungkin akan diterbitkan KSAP sepanjang 2014.

Sepanjang tahun 2014, Depdagri diramalkan sibuk membangun prasarana hukum bagi administrasi keuangan Pemda, misalnya pengaturan pertanggungjawaban BOS oleh propinsi, kabupaten/kota dan sekolah penerima BOS, mendorong implementasi akuntansi Pemda versi Permendagri dan banyak kegiatan lain.

Pada awal Februari 2014, untuk pertama kali KSAP memiliki hak pakai sebuah Kantor KSAP yang dipinjamkan oleh Departemen Keuangan. Pada bulan Februari 2014, KSAP mengadakan rapat di Kantor KSAP yang baru tersebut.

Pada tahun akhir 2014, diramalkan jumlah raihan opini WTP berbasis akuntansi toward accrual Pemerintah Pusat dan Pemda NKRI bertambah secara signifikan, dan diramalkan opini WTP menurun untuk LK berakhir 2015 karena hampir semua entitas pemerintahan dalam NKRI berada dalam tahun pertama menggunakan basis akuntansi akrual paripurna.

Pada tahun 2016, Presiden terpilih untuk pertama kalinya dalam sejarah akuntansi pemerintahan menyajikan LK Pemerintah Pusat NKRI berbasis akrual paripurna, dengan opini WTP dari BPK.

Tweet