DEMOKRASI ADU KUAT ALA COWBOY

Mencermati dinamika praktek demokrasi yang telah dipertontonkan oleh para petinggi negeri akhir-akhir ini sungguh menggelikan.  Mereka mempertontonkan "Demokrasi Ala Cowboy", adu kuat antar kelompok.  Kelompok yang kuat melibas dan mempermalukan kelompok yang lemah.  Seperti kejadian dalam Sidang Paripurna DPR-RI untuk pemilihan ketua dan wakil ketua DPR-RI periode 2014-2019.  Kelompok Koalisi Merah Putih (KMP) yang power full karena didukung oleh banyak partai di parlemen dengan mudah mempecundangi kelompok pendukung Jokowi-JK (Kelompok Indonesia Hebat/KIH) yang hanya memiliki empat pendukung partai politik di parlemen.  KMP dengan leluasa memaksa kelompok parpol pendukung Jokowi-JK untuk walk out, sehingga  paket ketua DPR-RI periode 2014-2019 secara aklamasi dimenangkan oleh KMP.

Sebelumnya, dalam waktu yang hampir bersamaan, demokrasi ala cowboy juga dipertunjukkan saat Sidang Paripurna DPR-RI untuk menetapkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). Dimana, secara dramatis KMP memenangkan voting secara telak terhadap KIH setelah Partai Demokrat memberinya jalan melalui walk out.  Dalam voting tersebut KMP mendulang 226 suara dan KIH hanya emperoleh 135 suara.  Sehingga opsi Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD yang diusung KMP lebih unggul daripada opsi Pemilihan Kepala Daerah Langsung.

Namun demikian, setelah RUU Pilkada ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah, tiba-tiba Presiden tidak setuju.  Dengan alasan bahwa aspirasi masyarakat masih menginginkan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung.  Akhirnya Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1 dan 2 tahun 2014 untuk membatalkan UU no 22 tahun 2014.  Sekali lagi adu kekuatan antara presiden dan DPR dipertontonkan.

Sebentar lagi (6/10/2014)  akan digelar pemilihan paket ketua MPR.  Apakah akan dipertontonkan kembali praktek "demokrasi ala cowboy" ?

Tweet